Detiktrans24.com,BANDAR LAMPUNG, 20 September 2026 — Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar praktik kejahatan keuangan negara yang mencoreng dunia kebudayaan Lampung. Dana sebesar Rp201.867.839 yang dialokasikan untuk pengelolaan Museum Lampung, Museum Ketransmigrasian, dan Taman Budaya justru dinyatakan hilang melalui nota dan dokumen pertanggungjawaban yang terbukti fiktif — bukan kesalahan administrasi, melainkan rekayasa terstruktur.
Tiga Unit, Satu Modus: Pinjam Nama Perusahaan, Buat SPJ Palsu
Temuan BPK merinci kerugian di tiga UPTD yang seharusnya menjadi benteng pelestarian budaya:
- UPTD Museum Lampung: Rp76,1 juta — dinyatakan fiktif
- UPTD Museum Ketransmigrasian: Rp52,7 juta — dinyatakan fiktif
- UPTD Taman Budaya: Rp73 juta — dinyatakan fiktif
Modus yang digunakan sama: meminjam nama penyedia barang/jasa yang tidak pernah menyediakan barang maupun jasa sebagaimana tertulis di nota. Saat dikonfirmasi BPK, pihak perusahaan menyatakan: "Nama kami hanya dipinjam untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)."
Barang yang diklaim dibeli — ratusan buah suvenir, konsumsi, perlengkapan seminar untuk pameran dan gelaran seni — tidak ada bukti penerimaan, tidak ada di lokasi, dan tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun. Kepala Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengakui menyusun dokumen palsu tersebut.
Pengawasan Gagal Total: BPK Tunjuk Kadis Bertanggung Jawab
BPK menegaskan akar masalahnya bukan pada pelaksana saja, melainkan kegagalan sistem pengawasan di tingkat pimpinan tertinggi:
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak melakukan pengawasan yang memadai
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- PPTK menyusun dokumen pertanggungjawaban palsu secara sengaja
Uang tersebut baru dikembalikan ke Kas Daerah pada 13 Mei 2026, setelah BPK turun melakukan audit — menandakan dana tersebut dikuasai tanpa dasar sah selama berbulan-bulan. Tapi apa benar uang tersebut telah di kembalikan apa belum.
"Sebagai pejabat publik yang mengelola uang rakyat, transparansi adalah kewajiban — bukan pilihan. Keheningan Thomas Amirico memunculkan pertanyaan: apakah ia tidak tahu, tidak berani menjawab, atau ada hal yang sengaja ditutupi?"
Publik kini menuntut:
1. Gubernur Lampung segera memeriksa dan menjelaskan tanggung jawab pimpinan dinas
2. Pemeriksaan serta sanksi tegas kepada PPTK, PPK, dan pihak-pihak yang terlibat langsung penyusunan dokumen palsu
3. Penjelasan terkait dugaan penggunaan dana BOSP untuk tunjangan hari raya dan wisata guru yang ikut terungkap
4. Jaminan tidak ada lagi pengulangan praktik serupa di lembaga pendidikan dan kebudayaan
Kasus ini mengingatkan: ketika museum dan taman budaya — ruang warisan bangsa — dijadikan sarana pencurian, maka yang dirampas bukan hanya uang, melainkan kepercayaan terhadap lembaga itu sendiri.
Catatan Hukum
- Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pembuatan dokumen palsu dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP Pasal 263 dan UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001
- Setiap pejabat negara wajib memberikan akses informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Awak media berkomitmen untuk terus menelusuri dan menindaklanjuti permasalahan ini guna memastikan akuntabilitas penggunaan dana negara demi fasilitas yang aman dan sesuai konstitusi.
(Tim)


