Kades Batu Menyan Bantah Keterlibatan di Panitia Revitalisasi — UU Desa Tegas Larang Kades Rangkap Jabatan Ketua Komite Sekolah

 


Detiktrans24.com,Pesawaran, 16 November 2026 — Sorotan terkait dugaan rangkap jabatan Kepala Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, terus mengemuka. Syahroji selaku Kades memberikan penjelasan kepada awak media yang justru memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.

 

Syahroji menyatakan dirinya sebenarnya ingin mengundurkan diri dari jabatan Ketua Komite SDN 06 Teluk Pandan, namun dikatakan tidak diizinkan oleh pihak kepala sekolah. "Untuk apa jadi komite, tidak ada gajinya dan negara juga tidak menggaji," ujarnya.

 

Lebih jauh, ia membantah masuk dalam kepanitiaan kegiatan revitalisasi yang bersumber dari APBN. Ketika awak media menanyakan siapa yang membentuk kepanitiaan tersebut, Syahroji terdiam dan tidak mampu menjawab. Saat didesak, ia hanya menyebut anggotanya berasal dari unsur masyarakat dan wali murid.

 

Padahal berdasarkan informasi yang dihimpun, pembentukan panitia revitalisasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengelola Sekolah dan Pendidikan (P2SP) yang beranggotakan unsur komite sekolah — di mana Syahroji selaku Ketua Komite seharusnya ikut terlibat. Fakta ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara penjelasan Kades dengan prosedur yang berlaku.

 

Syahroji juga mempertanyakan kerugian negara dari persoalan ini, serta memberikan pemahaman yang keliru mengenai fungsi komite sekolah. Menurutnya, komite hanya berfungsi menyelesaikan konflik jika ada masalah antar siswa di sekolah. Terkait isu rangkap jabatan, ia berdalih: "Ketua komite itu bukan jabatan, karena tidak digaji oleh negara."

 

Pemahaman Syahroji di atas ternyata berbenturan langsung dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 huruf i secara tegas menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan. Selain itu, ketentuan lain yang relevan antara lain:

 

- Pasal 29 huruf b: Dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu

- Pasal 29 huruf c: Dilarang menyalahgunakan wewenang

- Pasal 29 huruf f: Dilarang melakukan KKN

 

Berdasarkan Pasal 30, kepala desa yang melanggar ketentuan Pasal 29 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis. Jika tetap tidak dilaksanakan, dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sementara hingga pemberhentian.

 

Awak media telah berupaya menelusuri tanggapan dari instansi berwenang. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pesawaran, pejabat terkait yang dikonfirmasi melalui telepon menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu persoalan ini, namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang diberikan.

 

Upaya konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran juga belum membuahkan hasil. Petugas keamanan yang ditemui di lokasi menyatakan pejabat berwenang sedang tidak berada di tempat dan berjanji akan menyampaikan pesan awak media. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari dinas terkait.

 

Media ini senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang bersangkutan, baik Kepala Desa Batu Menyan maupun instansi terkait, untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas pemberitaan ini.

 

(Tim Media)


SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR