LAMPUNG SELATAN (detiktrans24.com) — Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan kapal di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi perhatian setelah tim liputan TirasTV mendokumentasikan sejumlah truk tangki BBM yang melakukan aktivitas bongkar muat dan pengisian BBM ke kapal yang tengah bersandar.
Temuan lapangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kronologi kegiatan, kepatuhan terhadap prosedur perizinan, serta koordinasi kewenangan antarotoritas pelabuhan.
IZIN TERBIT PADA TANGGAL PEMANTAUAN
Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, terdapat Surat Persetujuan Kegiatan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor AL.722/61/KSOP.BKH-26 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni tertanggal 10 November 2026.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa persetujuan pengisian BBM jenis minyak solar diberikan untuk kebutuhan kapal TB. PNS 01 dan 208 GT AR RAHMAN.
Adapun perusahaan yang tercantum sebagai penyalur BBM adalah PT. Lautan Dewa Energy, dengan lokasi pelaksanaan kegiatan di Dermaga Pelabuhan PT. Bandar Bakau Jaya, Bakauheni.
Tanggal penerbitan dokumen yang bertepatan dengan waktu pemantauan lapangan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat penjelasan dari pihak berwenang.
Redaksi menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai kapan permohonan izin diajukan, tahapan verifikasi yang dilakukan, serta sejak kapan kegiatan pengisian BBM tersebut mulai dilaksanakan.
DUGAAN KEGIATAN TELAH BERLANGSUNG SEBELUM IZIN DITERBITKAN
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa aktivitas pengisian BBM ke kapal tersebut diduga telah berlangsung sebelum tanggal penerbitan surat persetujuan.
Apabila informasi tersebut benar, maka perlu dipastikan apakah kegiatan sebelumnya telah memiliki dasar persetujuan atau dokumen perizinan lain yang sah.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan pengisian BBM di kawasan pelabuhan telah memenuhi ketentuan administratif, teknis, dan keselamatan pelayaran.
Namun demikian, redaksi belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran perizinan. Oleh karena itu, klarifikasi dari otoritas pelabuhan menjadi penting guna memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kegiatan tersebut.
KOORDINASI KEWENANGAN KSOP PANJANG DAN BAKAUHENI MENJADI SOROTAN
Selain persoalan waktu penerbitan izin, muncul pula informasi mengenai dugaan keterkaitan pengawasan kegiatan tersebut dengan wilayah kerja KSOP Kelas I Panjang sebelum diterbitkannya persetujuan oleh KSOP Kelas IV Bakauheni.
Informasi yang berkembang turut menyebut inisial E.T.H. yang dikaitkan dengan lingkungan KSOP Pelabuhan Panjang.
Terkait informasi tersebut, redaksi belum memperoleh konfirmasi mengenai kapasitas, peran, maupun keterlibatan pihak yang bersangkutan.
Karena itu, perlu ada penjelasan resmi mengenai batas kewenangan masing-masing kantor KSOP, mekanisme koordinasi pengawasan, serta dasar administratif yang digunakan dalam penerbitan persetujuan kegiatan pengisian BBM di lokasi tersebut.
Transparansi mengenai aspek ini diperlukan agar tidak muncul persepsi adanya ketidakjelasan kewenangan maupun prosedur pengawasan antarotoritas pelabuhan.
KESELAMATAN PELABUHAN DAN KEPASTIAN HUKUM HARUS DIUTAMAKAN
Pengisian BBM ke kapal merupakan kegiatan yang memiliki potensi risiko keselamatan, terutama berkaitan dengan penanganan bahan mudah terbakar, aktivitas bongkar muat, serta operasional kapal dan fasilitas pelabuhan.
Oleh sebab itu, kepastian mengenai legalitas kegiatan, kelayakan teknis, standar keselamatan, dan pengawasan oleh instansi berwenang harus menjadi prioritas.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab otoritas dalam memastikan kegiatan operasional pelabuhan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
REDAKSI MEMINTA KLARIFIKASI DAN MEMBUKA RUANG HAK JAWAB
Untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang, redaksi TirasTV berupaya meminta penjelasan dari sejumlah pihak terkait, antara lain:
KSOP Kelas IV Bakauheni, mengenai kronologi permohonan dan penerbitan surat persetujuan, termasuk dasar pertimbangan pemberian izin pada 10 November 2026.
KSOP Kelas I Panjang, mengenai informasi pengawasan sebelumnya, batas kewenangan, serta mekanisme koordinasi dengan KSOP Bakauheni.
PT. Lautan Dewa Energy, mengenai legalitas penyaluran BBM, waktu dimulainya kegiatan, dan dokumen pendukung operasional.
PT. Bandar Bakau Jaya, mengenai persetujuan penggunaan dermaga serta penerapan standar keselamatan dalam kegiatan pengisian BBM.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan tidak dimaksudkan untuk membangun tuduhan terhadap individu maupun institusi tertentu.
Setiap pihak yang disebutkan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
TirasTV akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dan menyajikan informasi lanjutan berdasarkan hasil verifikasi, konfirmasi, serta keterangan resmi dari pihak-pihak terkait



