Detiktrans24.com // PESAWARAN,– Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sistem pelaksanaan swakelola yang digulirkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan publik. Anggaran bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah yang dialokasikan memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan pekerjaan di UPTD SDN 4 Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Proyek tersebut mencatatkan nilai anggaran sebesar Rp1.676.403.642,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan pembangunan gedung sekolah dan rehab tersebut sedang berlangsung. Namun, saat awak media berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh keterangan terkait kemajuan dan kesesuaian pekerjaan, hanya ditemukan pekerja saja di lapangan. Awak media tidak mendapati petugas pengawas yang bertugas di lokasi pada saat dilakukan pemantauan.
Ketiadaan pengawas di lokasi dikaitkan dengan munculnya dugaan bahwa pengelolaan anggaran bernilai besar tersebut tidak sepenuhnya transparan. Terdapat kekhawatiran adanya praktik dugaan pembagian keuntungan atau pungutan persentase yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dikhawatirkan kualitas dan ruang lingkup pekerjaan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dicantumkan dalam RAB serta gambar kerja yang telah disetujui.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait baik pengelola proyek, P2SP, komite, maupun dinas pendidikan belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan di lapangan. (Tim)


