Detiktrans24.com,PESAWARAN — Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Kepala Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, menjadi sorotan. Pasalnya, Kepala Desa yang disebut bernama Syahroji tersebut diduga juga menjabat sebagai Ketua Komite SDN 06 Teluk Pandan."Sabtu, 31/10/2026.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan aturan pembentukan dan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, disebutkan bahwa anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur pemerintah desa. Sementara itu, Pasal 5 mengatur kedudukan bupati/wali kota, camat, dan lurah/kepala desa sebagai pembina Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
Atas dasar tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran perlu melakukan klarifikasi serta evaluasi untuk memastikan apakah kedudukan yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Pemerintah desa dan pihak sekolah diharapkan memberikan keterangan terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Selain itu, instansi terkait perlu menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
Tim media juga mendorong pihak berwenang untuk melakukan penelaahan secara objektif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebelumnya, tim media mendatangi Kantor Kepala Desa Batu Menyan untuk meminta keterangan terkait dugaan tersebut. Namun, saat kunjungan berlangsung, Syahroji tidak berada di ruangannya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media belum memperoleh keterangan langsung dari yang bersangkutan mengenai dugaan rangkap jabatan tersebut. Pihak terkait tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.
PENEGASAN
Persoalan ini bukan sekadar mengenai jabatan, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap peraturan, tata kelola pemerintahan desa, serta transparansi penyelenggaraan pendidikan.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran diharapkan segera memberikan penjelasan resmi mengenai status kepengurusan Komite SDN 06 Teluk Pandan tersebut.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penanganan dan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Tim Media)


